Berikut Perbuatan yang Dapat Menjerusmuskan Anda kedalam Permasalahan Hukum yang Dianggap Merupaka Tindak Pidana Saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pidana Pemilu. Sumber foto: nusakini.com

1.        KETERANGAN YANG TIDAK SEBENARNYA

A.    Pasal 177

Subjek :                              Setiap orang

Perbuatan hukum :            memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain untuk pengisian daftar pemilih

Pemidanaan :                      pidana penjara minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan dan denda minimal Rp3.000.000,00 dan maksimal Rp12.000.000,00.

B.     Pasal 177A

(1)          Subjek :                        Setiap orang

Perbuata hukum :       memalsukan data dan daftar pemilih (dalam Pasal 58)

Pemidanaan :              pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00.

(2)          Subjek :                      penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon

Perbuatan hukum :    pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemidanaan :              pidana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

C.    Pasal 177B

Subjek hukum :                    Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

Perbuatan hukum :              sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih (seperti dalam pasal 58)

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp24.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00.

D.    Pasal 184

Subjek hukum :                   Setiap orang

Perbuatan hukum :              sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00  dan maksimal Rp72.000.000,00.

E.     Pasal 185

Subjek hukum :                   Setiap orang

Perbuatan hukum :              sengaja menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota

Pemidanaan:                         pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp36.000.000,00.

F.     Pasal 185A

(1)      Subjek hukum :             Setiap orang

Perbuatan hukum :       sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00.

(2)     Subjek hukum :            Penyelenggara Pemilihan

Perbuatan hukum :      sebagaimana disebutkan dalam pasal 1

Pemidanaan :                 pidana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

G.    Pasal 185B

Subjek hukum :             PPS,   PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan/atau yang berwenang melakukan verifikasi dan rekapitulasi

Perbuatan hukum : tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan (dalam Pasal 48)

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00.

2.        MENGHILANGKAN HAK ORANG LAIN

A.    Pasal 178

Subjek hukum :                   Setiap orang

Perbuatan hukum :             menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

Pemidanaan :                      pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp24.000.000,00.

B.     Pasal 178A

Subjek hukum :                 Setiap orang

Perbuatan hukum :           mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih

Pemidanaan :                     pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp24.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00.

C.    Pasal 178B

Subjek hukum :                 Setiap orang

Perbuatan hukum :           memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS

Pemidanaan :                     pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 108 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp108.000.000,00

D.    Pasal 178C

(1)     Subjek hukum :           Setiap orang

Perbuatan hukum :       yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 kali atau lebih pada 1 TPS atau lebih

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00.

(2)     Subjek hukum :           Setiap orang

Perbuatan hukum :       menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 kali atau lebih pada 1 TPS atau lebih

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

(3)      Subjek hukum :           penyelenggara Pemilihan

Perbuatan hukum :      sebagai mana disebutkan dalam ayat (2)

Pemidanaan :                 pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimumnya

E.       Pasal 178D

Subjek hukum :                  Setiap orang

Perbuatan hukum :                        menggagalkan pemungutan suara

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 108 bulan dan denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp300.000.000,00

F.        Pasal 178E

(1)     Subjek hukum :           Setiap orang

Perbuatan hukum : sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 48 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp48.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

(2)      Subjek hukum :            penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon

Perbuatan hukum :     sebagai mana disebutkan dalam ayat (1)

Pemidanaan :                 pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimumnya.

G.      Pasal 178F

Subjek hukum :                    Setiap orang

Perbuatan hukum :              menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00.

H.       Pasal 178G

Subjek hukum :                    Setiap orang

Perbuatan hukum :              pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp24.000.000,00

I.          Pasal 178H

Subjek hukum :                    Setiap orang

Perbuatan hukum :              yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal Rp12.000.000, dan maksimal Rp 36.000.000,00.

J.         Pasal 180

(1)          Subjek hukum :             Setiap orang

Perbuatan hukum :       menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

(2)          Subjek hukum :             Setiap orang

Perbuatan hukum :       karena jabatannya, menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 96 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp96.000.000,00

3.        PEMBUATAN ATAU PENGGUNAAN SURAT PALSU

A.    Pasal 179

Subjek hukum :                      Setiap orang

Perbuatan hukum :                memalsukan surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan untuk digunakan sendiri atau orang lain seolah-olah surat sah atau tidak palsu.

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00.

B.     Pasal 181

Subjek hukum :                      Setiap orang

Perbuatan hukum :                mengetahui surat tidak sah atau palsu, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

C.    Pasal 184

Subjek hukum :                      Setiap orang

Perbuatan hukum :                memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

D.    Pasal 186

(1)          Subjek hukum :             Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

Perbuatan hukum :       memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

(2)          Subjek hukum :             Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

Perbuatan hukum :       tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan

Pemidanaan :                 dipidana dengan pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

E.     Pasal 186A

(1)          Subjek hukum :             Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :       mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota,

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

(1)          Subjek hukum :             Penyelenggara Pemilihan

Perbuatan hukum :  menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemidanaan :                 pidana pada ayat (1) ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimumnya.

4.        PENGGUNAAN KEKERASAN

A.    Pasal 182

Subjek hukum :                      Setiap orang

Perbuatan hukum :                dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp36.000.000,00

B.     Pasal 182A

Subjek hukum :                      Setiap orang

Perbuatan hukum :                menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp24.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

C.    Pasal 182B

Subjek hukum :                      Seorang majikan atau atasan

Perbuatan hukum :                tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp24.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

D.    Pasal 183

Subjek hukum :                      Setiap orang

Perbuatan hukum :                melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp36.000.000,00

E.     Pasal 195

Subjek hukum :                      Setiap orang

Perbuatan hukum :                merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 60 bulan dan maksimal 120 bulan dan denda minimal Rp2.500.000.000,00 dan maksimal Rp5.000.000.000,00

5.        PELANGGARAN ATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE

A.  Pasal 187

(1)   Subjek hukum :                Setiap orang

Perbuatan hukum :          Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 15 hari atau maksimal 3 bulan dan/atau denda minimal Rp100.000,00 atau maksimal Rp1.000.000,00

(2)   Subjek hukum :                Setiap orang

Perbuatan hukum :          melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (huruf a, b, c, d, e, f)

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 3 bulan atau maksimal 18 bulan dan/atau denda minimal Rp600.000.00 atau maksimal Rp6.000.000.00

(3)   Subjek hukum :                Setiap orang

Perbuatan hukum :          melanggar ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota dalam Pasal 69 (huruf g, h, i, j)

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp100.000,00 atau maksimal Rp1.000.000,00

(4)   Subjek hukum :                Setiap orang

Perbuatan hukum :          mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp600.000,00 atau maksimal Rp6.000.000,00

6.        PELANGGARAN ATURAN DANA KAMPANYE

A.  Pasal 187

(5)   Subjek hukum :                Setiap orang

Perbuatan hukum :          memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan Pasal 74 ayat (5)

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 4 bulan atau maksimal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp200.000.000,00 atau maksimal Rp1.000.000.000,00

(6)   Subjek hukum :                Setiap orang

Perbuatan hukum :          menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 71

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 4 bulan atau maksimal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp200.000.000,00 atau maksimal Rp1.000.000.000,00

(7)   Subjek hukum :                Setiap orang

Perbuatan hukum :          memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 2 bulan atau maksimal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp1.000.000,00 atau maksimal Rp10.000.000,00

(8)   Subjek hukum :                Calon

Perbuatan hukum :          menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

7.        PELIBATAN APARATUR/PEJABAT NEGARA

A.    Pasal 188

Subjek hukum :                      Setiap  pejabat  negara,  pejabat  Aparatur  Sipil  Negara,  dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Perbuatan hukum :                melanggar ketentuan dalam Pasal 71

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp600.000,00 atau maksimal Rp6.000.000,00

B.     Pasal 189

Subjek hukum :                      Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

Perbuatan hukum :                melibatkan pejabat BUMN, pejabat BUMD, Aparatur Sipil Negara, anggota POLRI, anggota TNI, dan kepala desa/lurah serta perangkat desa/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp600.000,00 atau maksimal Rp6.000.000,00

C.  Pasal 190

Subjek hukum :                      Pejabat

Perbuatan hukum :                melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3)

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp600.000,00 atau maksimal Rp6.000.000,00

D.    Pasal 190A

Subjek hukum :                      Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan

Perbuatan hukum :                melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)

Pemidanaan :                          pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp7.500.000.000,00

8.        PENGUNDURAN DIRI/PENARIKAN CALON

Pasal 191

(1)   Subjek hukum :                     Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

Perbuatan hukum :               sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara

Pemidanaan :                         pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp25.000.000.000,00 dan maksimal Rp50.000.000.000,00

(2)   Subjek hukum :                     Pimpinan atau gabungan pimpinan Partai Politik

Perbuatan hukum :               menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara

Pemidanaan :                         pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp25.000.000.000,00 dan maksimal Rp50.000.000.000,00

9.        TIDAK MEMBUAT ATAU MENANDATANGANI DOKUMEN TERTENTU

Pasal 193

(1)     Subjek hukum :             KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :       tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

(2)     Subjek hukum :             KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :       tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

10.    TIDAK MELAKUKAN HAL TERTENTU

A.       Pasal 193

(1)   Subjek hukum :              Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, ketua dan anggota KPU Provinsi

Perbuatan hukum :        tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,  serta  pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon Wakil Walikota

Pemidanaan :                  pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp60.000.000,00

(2)     Subjek hukum :            Ketua dan anggota KPPS

Perbuatan hukum :       tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp60.000.000,00

(3)     Subjek hukum :            Setiap KPPS

Perbuatan hukum :       tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati,  serta  calon  Walikota  dan  calon  Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS (dalam Pasal 98 ayat (12))

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp60.000.000,00

(4)   Subjek hukum :              Setiap KPPS

Perbuatan hukum :        tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q

Pemidanaan :                  pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp60.000.000,00

(5)   Subjek hukum :              Setiap PPS

Perbuatan hukum :        tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99

Pemidanaan :                  pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp60.000.000,00

B.       Pasal 193A

(1)     Subjek hukum :             Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi

Perbuatan hukum :       melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

(2)   Subjek hukum :             Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :       melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

C.    Pasal 193B

(1)   Subjek hukum :                Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi

Perbuatan hukum :          melanggar kewajiban sebagaimana dalam Pasal 29

Pemidanaan :                    pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

(2)     Subjek hukum :               Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :         melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

Pemidanaan :                   pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

D.       Pasal 197

(1)     Subjek hukum :             KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :       tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp240.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00

(2)     Subjek hukum :             Setiap orang atau lembaga

Perbuatan hukum :       mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan dan denda minimal Rp6.000.000,00 dan maksimal Rp18.000.000,00

E.       Pasal 198

Subjek hukum :                    Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :              tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Pasal 150 ayat (2)

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp24.000.000,00

F.        Pasal 198A

Subjek hukum :                    Setiap orang

Perbuatan hukum :              melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya

Pemidanaan :                        pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal Rp12.000.000,00 dan maksimal Rp24.000.000,00

11.    TIDAK MENETAPKAN SUATU HAL TERTENTU

A.       Pasal 186

(1)     Subjek hukum :             Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

Perbuatan hukum :       memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

(2)     Subjek hukum :             Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

Perbuatan hukum :       tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 (tiga puluh enam) bulan dan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan maksimal Rp72.000.000,00

B.            Pasal 186A

(1)      Subjek hukum :            Ketua dan sekretaris Partai Politik Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :       mendaftarkan pasangan calon (dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)) tanpa surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp72.000.000,00

(2)     Subjek hukum :             Penyelenggara Pemilihan

Perbuatan hukum :       menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan pada ayat (1),

Pemidanaan :                 pidana yang sama pada ayat (1) ditambah 1/3 dari pidana maksimumnya.

(3)     Pasal 193 ayat (1)

       Subjek hukum :             KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :       tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan

Pemidanaan :                 pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 144 bulan dan denda minimal Rp36.000.000,00 dan maksimal Rp144.000.000,00

(4)     Pasal 197

       Subjek hukum :          KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Perbuatan hukum :    tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan

Pemidanaan :              pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal Rp240.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00

12.  POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

A.    Pasal 187 A

(1)   Ayat (1)

Subjek hukum:              Setiap orang

Perbuatan hukum:        Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan, atau memberika uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesai baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu

Pemidanaan:                  pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

(2)   Ayat (2)

Subjek hukum:              pemilih

Perbuatan hukum:        sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud apada ayat (1).

Pemidanaan:                  seperti disebutkan dalam ayat (1)

 Demikian, semoga bermanfaat...

Dengan sangat memohon, jika ingin membagikan tulisan ini, sertakan alamat blog ini.

Tidak untuk di Copy Vaste dan di post kembali.

Jangan Lupa berikan Kritik dan saran anda.